APA ITU MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)?

APA ITU MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)?

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan Tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.  MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Read More

APA SAJA UNSUR PEMBENTUK DESTINASI PARIWISATA?

APA SAJA UNSUR PEMBENTUK DESTINASI PARIWISATA?

Penyelenggaraan kepariwisataan pada hakekatnya dilakukan atas dasar beberapa hal yang menjadi motivasi serta kebutuhan setiap orang yang melakukan perjalanan. Tidak peduli wisatawan berpergian untuk keperluan keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, pertandingan, olahraga, atau pendidikan.  Wisatawan akan mendatangi tempat dimana keperluan itu akan dipenuhi.  Dengan kata lain, tempat yang menjadi tujuan perjalanannya memiliki sesuatu yang memotivasinya untuk berkunjung ke tempat tersebut.

Read More

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA?

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA?

Istilah kinerja (performance) mulai dikenal seiring dengan berkembangnya paradigma New Public Management (NPM) (Dooren, Geert & John, 2015: 5). Perubahan paradigma ilmu administrasi dari Old Public Administration menjadi NPM kemudian membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Manajemen pemerintah tidak lagi berfokus pada streering (mengarahkan), melainkan rowing (mengayuh).  Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar sebagaimana konsep reinventing government yang dicetuskan oleh Osborne & Gaebler (1993).

Read More

HUBUNGAN INDUSTRIAL: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

HUBUNGAN INDUSTRIAL:

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

 

 

Sumber: Joshhr.com

A.   Pendahuluan

Hubungan industrial merupakan hubungan kompleks yang melibatkan melibatkan hubungan antara pengusaha, karyawan dan pemerintah. Hubungan perusahaan dan pekerja sangat penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya dibutuhkan keseimbangan antara pengusaha dan pekerja agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha tidak akan dapat menghasilkan produk barang atau jasa tanpa pekerja, begitu pula sebailiknya. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 16, hubungan industrial itu sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Read More

KONSEP DASAR DISTRIBUSI DAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DI INDONESIA

KONSEP DASAR DISTRIBUSI DAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DI INDONESIA

 

Sumber: Pixabay

A.  PENDAHULUAN

Human resource atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak pergerakan reformasi birokrasi. Sebagai penggerak atau pihak yang menyelenggarakan nya, tentu Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlepas dari implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. Reform ASN adalah salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi yang dicita-citakan. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, visi reformasi birokrasi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Di penghujung tahap Rencana Pemerintah Jangka Menengah ke-4 (2020-2024), perencanaan dan pengimplementasian harus diatur sedemikian rupa agar visi reformasi birokrasi yang disebutkan dalam Grand Design dapat tercapai. Untuk mencapai birokrasi berkelas dunia, dibutuhkan pula ASN yang dapat menunjang visi tersebut.

Read More

PERMASALAHAN MANAJEMEN KINERJA DI INDONESIA DAN UPAYA KEMENTERIAN PAN-RB UNTUK MENGATASINYA

PERMASALAHAN MANAJEMEN KINERJA DI INDONESIA DAN UPAYA KEMENTERIAN PAN-RB UNTUK MENGATASINYA

Oleh: Salsabila Firdausy, SIP. & Ummu Nur Hanifah, S.I.A

Perubahan paradigma ilmu administrasi dari Old Public Administration menjadi New Public Management membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil pun tidak hanya mengemuka di negara – negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia.  NPM menekankan birokrasi untuk semakin professional dalam mengelola negara. Profesionalitas itu ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan.

Read More

AKUNTABILITAS: MENUJU INDONESIA BERKINERJA

AKUNTABILITAS: MENUJU INDONESIA BERKINERJA

Oleh: Salsabila Firdausy, SIP. & Paulus Julius Rahakbauw, Ak.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya.  Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Read More

PERDEBATAN KONSEP HOLAKRASI

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

(Perdebatan Konsep Holakrasi)

Perdebatan Konsep Holakrasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap konsep baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Holakrasi diklaim dapat meningkatkan kelincahan, efisiensi, transparasi, inovasi, dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi.  Pendekatan ini mendorong anggota team (individu) untuk mengambil inisiatif dalam setiap proses organisasi, dan membuatnya lebih bertanggung jawab terhadap pikiran dan tindakan mereka.  Sistem kewenangan didistribusikan cenderung merata dengan mengurangi beban pemimpin daam mengambil keputusan.  Holakrasi dianalogikan sebagai suatu sistem dalam organ tubuh manusia, dimana setiap anggota organisasi mewakili setiap sel dalam tubuh.  Masing-masing memiliki peran tertentu yang saling berhubungan (Robertson, 2007).

Read More

CONTOH PENERAPAN HOLAKRASI: BELAJAR DARI ZAPPOS

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA
(Contoh Penerapan Holakrasi: Belajar dari Zappos)

Salah satu organisasi besar yang sudah menerapkan konsep holakrasi (sejak tahun 2003) adalah Zappos, sebuah perusahaan retail sepatu dan pakaian online terbesar di dunia (www.zappos.com).  Pada tahun 2009, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Amazon yang merupakan perusahaan multinasional tersukses dan retailer terbesar di internet. Zappos dibeli dengan harga saham yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1, 2 Milyar Dollar. Pertumbuhan penjualan tahunan Zappos sangatlah pesat. Pada tahun 2001, angka penjualan mencapai empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan biaya iklan yang minimal. Pada tahun 2008, Zappos berhasil mencapai 1 milyar dollar dalam penjualan tahunan dan menduduki posisi ketiga di dalam 100 perusahaan pilihan teratas menurut survei Fortune (Wahyu, 2012).

Read More

KONTROL ORGANISASI HOLAKRASI

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA
(Kontrol Organisasi Holakrasi)

 Dynamic Steering

Sebagian besar manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan saat ini diarahkan pada mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (memprediksi) di masa depan, merencanakan, dan mengelola berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.  Kegiatan yang kemudian direncanakan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal.  Holakrasi menganggap bahwa proses tersebut layaknya seseorang yang mengendarai sepeda untuk target jarak yang jauh, memegang setang kendali, mengayuh sepeda, dan secara kakumengikuti arah yang telah direncanakan sebelum keberangkatan.  Maka, kemungkinan besar target tersebut tidak akan dilampaui.

Read More

BAGAIMANA HOLAKRASI BEKERJA?

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA
Bagaimana Holakrasi Bekerja?

Berasaskan pada prinsip-prinsip dasar holakrasi, organisasi menjalankan berbagai proses untuk mencapai tujuannya dalam sebuah rangkaian lingkaran kerja.  Holakrasi kemudian mendorong dan memberdayakan individu untuk memimpin perang mereka sendiri dan mengambil tindakan terbaik untuk memenuhi tujuan. Pertemuan operasional (taktis) diselenggarakn setiap minggunya untuk mengambil keputusan yang bisa depakai untuk menghadapi situasi tertentu dan singkronisasi anggota team. Baik pertemuan operasional maupun governance meeting, tidak berfokus pada solusi atau keputusan yang ‘sempurna’, melainkan keputusan praktis (taktis) yang diambil dengan cepat untuk meningkatkan efisiensi kerja.  Pertemuan yang lama dan tidak efektif dianggap memakan banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja (Moreno, 2016).

Read More

BAGAIMANA ORGANISASI MEMULAI MENERAPKAN HOLAKRASI?

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

Bagaimana Organisasi Memulai Menerapkan Holakrasi?

Terdapat 3 (tiga) tahap bagi organisasi dalam memulai penerapan konsep holakrasi.  ketiga tahap tersebut akan menghasilkan pengelolaan organisasi yang dinamis (HolacracyOne, LCC, 2000), antara lain:

1. Mempelajari prinsip dasar penerapan holakrasi dalam suatu organisasi
2. Memfasilitasi pertemuan dengan seluruh anggota organisasi, baik berupa governance meeting maupun operational meeting.
3. Merombak struktur organisasi dengan berbagai inovasi sesuai dengan konsep holakrasi

Read More

MANFAAT PENERAPAN HOLAKRASI

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

(Manfaat Penerapan Holakrasi)

     HolacracyOne, LCC dalam bukunya menyatakan bahwa organisasi yang menerapkan sistem holakrasi dalam prosesnya, akan memeperoleh berbagai manfaat, antara lain:

1. Holakrasi membuat organisasi lebih sensitive terhadap perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.  Hal ini berdampak pada kecepatan dan responsifitas organisasi dalam menghadapi masalah tersebut.
2. Holakrasi membuat organisasi lebih mudah dan cepat dalam mengintegrasikan sesuatu yang baru ke dalam seluruh lapisan organisasi.  Dengan ata lain, organisasi akan lebih adaptif dalam mengadapi berbagai perubahan.
3. Holakrasi ‘memaksa’ organisasi untuk terus belajar.  Perubahan lingkungan yang kerap kali terjadi harus direspon secara cepat oleh semua lapisan organisasi, kemudian dikembangkan dan dianalisis secara mandiri untuk menghasilkan pemecahan masalah. Hal tersebut menciptakan sebuah organisasi yang tanggu dengan kemandirian dan kekuatan masing-masing lapisan organisasinya.
4. Holakrasi mendorong terciptanya organisasi yang dinamis dalam membuat keputusan.  Ketika terjadi perubahan lingkungan atau permasalahan dalam suatu organisasi, maka secara otomatis anggota organisasi akan menyadari siapa yang seharusnya membuat keputusan atau lapisan organisasi mana yang seharusnya bertindak, dan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut.  Proses tersebut mengalir secara natural sebagai dampak dari fleksibilitas pengambilan keputusan.

Read More

MENGENAL HOLAKRASI

HOLAKRASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA

(Mengenal Holakrasi)

 

Holakrasi merupakan sistem tata kelola organisasi dimana kewajiban, wewenang, dan pengambilan kebijakan didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota organisasi (Rudd, 2009).  Konsep tersebut dikembangkan oleh HolacracyOne, LCC dan telah diadopsi oleh banyak organisasi nirlaba di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Selandia Baru, dan Swiss, seperti dalam perusahaan pendiri Twitter, Zappos, dan Amazon (Groth, 2013).

Read More

STUDI PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN DI KEBUMEN

STUDI PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN DI KEBUMEN

Oleh: Salsabila Firdausy

Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kebupaten, 2015

Secara umum, kinerja pemerintahan di Kebumen juga sudah baik.  Beberapa SKPD di Kabupaten Kebumen bahkan telah memperoleh penghargaan kinerja terbaik nasional.   Dalam proses pengambilan kebijakan, Bupati, SKPD, tokoh masyarakat, LSM memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan stakeholder lainnya.  Pemerintah Kabupaten Kebumen memang cenderung membuka diri dengan stakeholdernon-pemerintah dalam rangka menjaring aspirasi masyarkat dari berbagai unsur.  Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kebumen, dimana tantangan-tantangan tersebut seharusya menjadi isu strategis yang harus segera ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Read More

PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

Oleh: Salsabila Firdausy
Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kebupaten, 2015

Pelayanan publik di Kebumen memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu laboratorium inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kabupaten Kebumen telah mampu menciptakan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dari segi pelayanan perizinan dan perpajakan, banyak inovasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), salah satunya mempercepat, mempermudah, dan mempermurah berbagai proses perizinan di Kabupaten Kebumen. Adapun jenis-jenis perizinan yang dipercepat proses pengurusannya, dijabarkan dalam tabel 1.

Read More

RELASI PEGAWAI DALAM MSDM

RELASI PEGAWAI DALAM MSDM

A.  Relasi Pegawai

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.

Read More

PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM MSDM

PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM MSDM

A.  Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.  Dalam pembelajaran, terjadi proses interaksi antara subjek pembelajaran dengan objek pembelajaran dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan sumber belajar agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan.

Read More

KINERJA DAN KOMPENSASI PEGAWAI DALAM MSDM

KINERJA DAN KOMPENSASI PEGAWAI
DALAM MSDM

A.  Kinerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002).

Read More

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A.  Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan.  Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan atau ketertinggalan karyawan, diversifikasi tenaga kerja domestik dan internasional. Dengan dapat teratasinya tantangan-tantangan (affirmative action) dan turnover karyawan, pengembangan sumber daya manusia dapat menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif.

Read More