Showing posts with label kebijakan. Show all posts
Showing posts with label kebijakan. Show all posts

Wednesday, 18 September 2019


BAGAIMANA MELAKUKAN ANALISIS STAKEHOLDER?

Stakeholder terkait
Para pihak terkait atau yang lazim dikenal dengan istilah stakeholder oleh Freeman (1984) didefenisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dari keputusan yang diambil. Sementara Salam & Pothitan (2006) mendefenisikan stakeholder sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

BAGAIMANA CARA MENENTUKAN STRATEGI?

Setelah dilakuakan evaluasi isu - isu strategis, langkah selanjutnya dirumuskan strategi-strategi untuk mengelola isu strategi dan menjalankan misi dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan. Strategi dipilih harus yang paling sesuai berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN TES LITMUS DALAM PENENTUAN PRORITAS STRATEGIS ?

Litmus test berguna untuk mengembangkan beberapa ukuran tentang bagaimana strategisnya isu tersebut. Tes Litmus digunakan untuk menyaring isu-isu strategis. Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi, sedangkan isu yang operasional adalah isu dengan skor rendah dalam semua dimensi. (Bryson 2005:185).

Monday, 16 September 2019


APA YANG DIMAKSUD DENGAN
ANALISIS SWOT?


Menurut Kurtz (2008:45), SWOT analisis adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari luar.

Monday, 23 January 2017



E-GOVERNMENT DI INDONESIA:
ANTARA KONSEP DAN REALITA


Peningkatan daya saing daerah maupun bangsa mendorong upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan profesional dalam berbagai interaksi. Dibutuhkan transformasi teknologi, penguatan sistem informasi, pembaharuan kelembagaan, reinventinggovernment, deregulasi dan debirokratisasi, pemanfaatan dan pengembangan e-government, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mengacu kepada (Batinggi 2004).

Monday, 9 January 2017



PENDIDIKAN INKLUSI: SOLUSI DALAM MENCIPTAKAN NON-DISKRIMINASI PENDIDIKAN
DI INDONESIA
(Studi Kasus Implementasi Pendidikan Inklusi di Koya Yogyakarta)


A. Pendahuluan
Pendidikan inklusi dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi isu yang sangat menarik dalam konteks sistem pendidikan nasional.  Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mendifinisikan pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama peserta didik pada umumnya (Budiyanto, 2009: 4).

Thursday, 22 December 2016



ANALISIS NORMA PUBLIK: PENTINGYA ASPEK KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK


Nilai keadilan sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya.  Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak seluruh warganya secara adil tanpa diskriminasi.Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, nilai keadilan kemudian diturunkan menjadi sebuah norma, yaitu kebijakan publik dikatakan baik apabila ia mempertimbangkan aspek keadilan dalam keputusannya. Norma publik tersebut merupakan norma moral yang benar dan sungguh berlaku, atau dapat dikatakan pula bersifat absolut dan universal, didasarkan pada alasan-alasan berikut: