STUDI PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN DI KEBUMEN

STUDI PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN DI KEBUMEN

Oleh: Salsabila Firdausy

Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kebupaten, 2015

Secara umum, kinerja pemerintahan di Kebumen juga sudah baik.  Beberapa SKPD di Kabupaten Kebumen bahkan telah memperoleh penghargaan kinerja terbaik nasional.   Dalam proses pengambilan kebijakan, Bupati, SKPD, tokoh masyarakat, LSM memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan stakeholder lainnya.  Pemerintah Kabupaten Kebumen memang cenderung membuka diri dengan stakeholdernon-pemerintah dalam rangka menjaring aspirasi masyarkat dari berbagai unsur.  Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kebumen, dimana tantangan-tantangan tersebut seharusya menjadi isu strategis yang harus segera ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi sosial-budaya masyarakat Kebumen.  Kondisi masyarakat Kebumen cenderung kurang stabil (kerap berdemo) dalam menyikapi kebijakan pemerintah.  Penduduk usia produktif yang berpendidikan tinggi di Kebumen juga cenderung memilih hidup merantau ke luar kota dibandingkan mengembangkan daerahnya.  Hal ini tentu berdampak kurang baik bagi perkembangan pembangunan di Kebumen.
2. Kondisi Geografis dan Potensi Daerah. Kabupaten Kebumen berada diantara 2 kabupaten/kota maju, yaitu Yogyakarya dan Purwokerto.  Kedua daerah tersebut merupakan pusat pendidikan dan destinasi pariwsata terkenal.  Sayangnya, keberadaan Kebumen di tengah kedua daerah tersebut hanya menjadi ‘jalan penghubung’ tanpa memiliki dampak yang signifikan.  Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kebumen, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum mampu menggali potensi-potensi wisata yang ada.  Hingga saat ini, Kabupaten Kebumen belum memiliki branding pariwisata maupun branding produk yang mampu menarik investasi luar masuk ke Kebumen.
3. City Branding.  Hingga saat ini, burung walet sebagai branding Kabupaten Kebumen tidak relevan ladi.  Produksi walet yang dulu menjadi sumber PAD terbesar langka keberadaannya.

Dari sisi kepemimpinan, masing-masing Kepala Daerah di tiap periode memiliki kekhas-an masing-masing.  Era otonomi tahap 1 (Ibu Rustriningsih), kebijakan diarahkan pada trasnparasi publik dan pembangunan berbagai sarana-prasarana.  Ibu Rustriningsih merupakan tokoh pemimpin yang kuat dan disegani masyarakat.  Era otonomi tahap II (Ibu Rustriningsih yang diteruskan oleh Bapak Nasirudin), tidak ada pembangunan maupun inovasi yang signifikan di era tersebut, hanya melanjutkan sebagian besar program di era Ibu Rustriningsih. Meskipun demikian, Pak Nashirudin merupakan tokoh agama yang disegani masyarakat. Era otonomi tahap III (Bapak Buyar), kebijakan diarahkan pada pembangunan kantor-kantor pemerintah daerah dan revitalisasi pasar.  Beliau juga berfokus pada masalah kebocoran pajak dan retribusi, sehingga PAD dari sektor tersebut meningkat cukup tinggi.  Sayangnya Beliau tidak banyak ‘vokal dan pencitraan’, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dengan kinerja-nya dan memberikan penilaian ‘biasa’.  Era otonomi tahap IV (Bapak Fuad), belum terlihat kinerjanya secara menyeluruh, namun secara umum masyarakat menilai bahwa Bapak Fuad merupakan sosok pemimpin berkompeten layaknya Ibu Rustriningsih.

Kepemimpinan Bupati cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan maupun dalam hal pemberantasan korupsi. Sosok Ibu Rustriningsih sebagai ‘branding’ Kabupaten Kebumen tampaknya mampu membuat Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten yang patut ‘dilirik’ di Indonesia. Mengenai hubungan antar aktor di Kebumen, sebagian besar responden dan informan tidak mengetahui secara jelas, sehingga kecenderungan jawaban ada pada tingkat ‘biasa’.  Meskipun demikian, beberapa informan menyatakan bahwa hubungan Bupati cukup dekat dengan stakeholder yang berkaitan dengan latar belakangnya. Ibu Rustriningsih dekat dengan partai politik (PDI-P)[1], Bapak Nasirudin dekat dengan tokoh masyarakat (tokoh agama), Bapak Buyar dekat dengan pengusaha, dan Bapak Fuad dekat dengan pengusaha, tokoh masyarakat, dan Gapensi[2].

Terkait faktor keberadaan informasi, keterlibatan asosiasi swasta, dan tekanan masyarakat, penilaan responden cukup beragam.  Keberadaan informasi dinilai sedang, dan keterlibatan asosiasi swasta juga pada penilaian sedang-mendekati lemah.  Tingkat kepercayaan antar-pengusaha cenderung dinilai tinggi, namun dorongan pribadi terhadap perbaikan kebijakan pemerintah diakui sedikit/lemah.  Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan sebagian pelaku usaha menengah cenderung tidak banyak memikirkan perbaikan kebijakan pemerintah, asal usaha mereka tetap aman dan stabil.

Menilik kondisi kinerja pemerintahan di Kebumen memang sangat unik.  Secara umum, kinerja pemerintah daerah termasuk didalamnya komitmen Bupati dapat dikatakan baik.  Banyak sistem pelayanan dan inovasi pemeritah Kebumen yang mendapat penghargaan di tingkat nasional, bahkan menjadi percontohan bagi kabupaten/kota.  Hambatan administrasi usaha telah dipermudah, upaya perbaikan pelayanan publik pun gencar dilakukan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak selaras dengan data-data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen secara umum.  Nilai IPM di Kebumen cenderung rendah, jumlah masyarakat miskin-nya juga bisar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, meskipun terus membaik dari tahun ke tahun.  Indikator penilaian terhadap kinerja pemerintah memang beragam, bisa dilihat dari sisi kinerja pemerintah itu sendiri maupun dari sisi dampak kepada masyarakat.  Diperlukan batasan penelitian sekaligus penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait persoalan tersebut.

---

[1] Hal ini yang menyebabkan di era kepemimpinan Ibu Rustriningsih-meskipun dianggap sangat baik-kental dengan suasana poitis PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan).

[2] Banyak pendapat yang menyatakan bahwa hampir semua Bupati - Wakil Bupati di Kebumen dekat dengan tokoh agama.  Tokoh agama kerap menjadi rujukan dan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan daerah.  Hal ini merupakan ‘konsekuensi’ negara Indonesia dengan penduduk Islam terbesar dan beberapa tokoh Islam yang sangat disegani.  Meskipun demikian, dalam hal perumusan kebijakan, Pemerintah Daerah Kebumen kerap melibatkan banyak stakeholder yang terangkum dalam forum Jejak Aspirasi Publik

BACA JUGA:
Perekonomian dan Investasi di Kabupaten Kebumen
UMKM di Kabupaten Kebumen
Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen
Studi Pemerintahan dan Kepemimpinan di Kabupaten Kebumen

 

REFERENSI
BPS Kebumen. 2010. Kebumen dalam Angka 2010. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2011. Kebumen dalam Angka 2011. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2012. Kebumen dalam Angka 2012. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2013. Kebumen dalam Angka 2013. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2014. Kebumen dalam Angka 2014. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2015. Kebumen dalam Angka 2015. Kebumen: BPS Kebumen.