PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

Oleh: Salsabila Firdausy
Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kebupaten, 2015

Pelayanan publik di Kebumen memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu laboratorium inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kabupaten Kebumen telah mampu menciptakan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dari segi pelayanan perizinan dan perpajakan, banyak inovasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), salah satunya mempercepat, mempermudah, dan mempermurah berbagai proses perizinan di Kabupaten Kebumen. Adapun jenis-jenis perizinan yang dipercepat proses pengurusannya, dijabarkan dalam tabel 1.

Pelayanan tersebut tentu merupakan inovasi yang sangat baik untuk mendorong investasi dan perekonomian lokal, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hal tersebut juga telah dikonfirmasi beberapa informan dari sektor UKM yang menyetakan bahwa perizinan dan pembayaran pajak kini makin mudah dan cepat.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah kebermanfaatan dari program tersebut untuk masyarakat belum optimal. Ditetapkannya berbagai inovasi di BPMPT memang mendorong meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus perizinan dan jumlah investasi. Di tahun 2013, jumlah pengusaha yang mengurus perizinan sebanyak 4394 dan meningkat menjadi 5887 di tahun 2014 (BPMPT, 2014). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelaku usaha di Kebumen yang tidak memiliki izin usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha di Kebumen menunjukkan bahwa sebagian dari mereka hanya mengurus NPWP untuk keperluan meminjam modal ke lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Adanya anggapan di masyarakat bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan birokrasi sulit dan mahal.
2. Rasa ‘apatis’ pelaku usaha terhadap birokrasi. Prinsip sebagaian pelaku usaha adalah bagaimana mereka memperoleh uang untuk keperluan sehari-hari, tidak peduli berbagai kebijakan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Permasalah tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah harus dibarengi dengan sosialisasi tepat dan intensif. Upaya tersebut dilakukan untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan baru yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini, tugas besar pemerintah adalah untuk menghaspus stigma negatif birokrasi yang beredar di masyarakat. Selain sosialisasi yang tepat dan intensif, sistem reward dan punishment bagi pelaku usaha juga perlu diterapkan.

Selanjutnya, kondisi pelayanan sarana-prasarana, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Hasil wawancara dengan masyarakat dan diskusi dengan beberapa stakeholder menunjukkan bahwa kondisi jalan, pasar, pelabuhan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas lainnya jauh lebih baik dibandingkan kondisi pada era sebelum otonomi daerah. Hal ini disebabkan salah satunya karena berbagai kebijakan terkait pembangunan sarana-prasarana, pendidikan, dan kesehatan menjadi kewenangan daerah dalam mengurusnya.

Dari segi sarana-prasarana dan infrastruktur umum, kondisinya memang semakin baik dari tahun ke tahun. Pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur tersebut memang sangat massif sejak otonomi daerah tahap 1 (era Bu Rustriningsih), dan hal tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh sejumlah informan. Fokus pembangunan di otonomi daerah tahap 1 dan 2 mengarah pada pembangunan ruang publik dan jalan; di otonomi tahap 3 mengarah pada pembangunan dan perbaikan kantor-kantor SKPD dan revitalisasi pasar[1]; sedangkan di otonomi tahap 4, tampaknya pembangunan diarahkan pada sarana pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, masalah kualitas jalan utama maupun jalan lokal yang relatif masih menjadi isu strategis di Kabupaten Kebumen. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen mencatat, di tahun 2014 panjang jalan kabupaten di Kebumen mencapai 953,27 km. Dari panjang jalan tersebut 171,17 km atau 17,87% dalam kondisi rusak ringan dan 204,36 km atau 21,33% dalam kondisi rusak berat. Sedangkan 443,74 km atau 46,32% dalam kondisi baik dan 138,82 km atau 14,49% kondisi sedang.

Dari segi pelayanan pendidikan dan kesehatan, sebagian besar masyarakat menilai bahwa perkembangannya cukup baik, dan menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak otonomi tahap 3. Secara umum, kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen semakin membaik. Hal ini digambarkan dengan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang (lihat gambar 4). Mutu pendidikan penduduk juga mengalami peningkatan, terbukti dengan kenaikan angka harapan lama sekolah sebesar 1,98% dan rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 5,76% (lihat gambar 5). Sedangkan Pengeluaran per kapita Masyarakat meningkat 0,33% (Bappeda Kabupaten Kebumen, 2014).

Keseluruhan kondisi tersebut menyebabkan kenaikan pula pada angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 1,23% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, Peringkat IPM Kabupaten Kebumen masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu peringkat 29 dari total 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berikut adalah perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Angka dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat konflik data primer dengan data sekunder yang tersedia. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dari aspek pelayanan publik, termasuk di dalamnya sarana-prasarana, infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan menunjukkan perkembangan yang baik dari otonomi daerah tahap 1 hingga saat ini. Namun demikian, informasi tersebut tidak didukung dengan data IPM Kebumen yang relatif rendah. Hasil wawancara dengan sejumlah LSM menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti: 

1. Kondisi budaya masyarakat yang nrimo[2]
2. Kepercayaan masyarakat (trust) Kebumen terhadap pemerintah relatif baik.
3.  Kondisi pelayanan publik di era sebelum otonomi daerah relative buruk, sehingga perkembangan pelayanan publik di era otonomi daerah menjadi nilai positif yang tinggi bagi masyarakat

Selanjutnya dari aspek praktek KKN di Kebumen, KKN di lingkungan birokrasi maupun dalam proses rekruitmen CPNS juga sudah sangat jarang terjadi dibandingkan di era sebelum otonomi daerah. Proses pengawasan dalam proses rekruitmen CPNS semakin diperketat dari tahun ke tahun. Jika pun masih ditemui praktek KKN dalam rekruitmen CPNS, jumlahnya relatif sedikit. Fakta tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah informan dari kalangan masyarakat biasa, pengusaha, maupun kalangan birokrasi. Meskipun demikian, sejumlah responden di lapangan cenderung enggan menjawab berbagai pertanyaan seputar praktek KKN di Kebumen.

[1] Kebijakan pembangunan dan perbaikan kantor SKPD dan revitaslisasi pasar memang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan di era pak Buyar (otonomi tahap 3) terlalu berfokus pada perbaikan sarana pemerintah sehingga mengesampingkan pembangunan sarana dan pelayanan publik. Pemerintah berdalih bahwa pembangunan kantor SKPD tersebut sebetulnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Kebijakan revitalisasi pasar pun menuai banyak protes karena paska revitalisasi pasar, pengunjung pasar justru berkurang drastis akibat dibuatnya portal (pembayaran) di pintu masuk pasar.
[2] Nrimo merupakan bahasa jawa untuk menggambarkan kondisi seseorang yang merasa cukup (bahkan lebih) dengan keadaan yang sekarang-nothing to lose. 

BACA JUGA:
Perekonomian dan Investasi di Kabupaten Kebumen
UMKM di Kabupaten Kebumen
Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen
Studi Pemerintahan dan Kepemimpinan di Kabupaten Kebumen

REFERENSI
BPS Kebumen. 2010. Kebumen dalam Angka 2010. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2011. Kebumen dalam Angka 2011. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2012. Kebumen dalam Angka 2012. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2013. Kebumen dalam Angka 2013. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2014. Kebumen dalam Angka 2014. Kebumen: BPS Kebumen.
BPS Kebumen. 2015. Kebumen dalam Angka 2015. Kebumen: BPS Kebumen.Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2013. Angka Harapan Hidup Jawa Tengah Tahun 1996 - 2013. Diakses melalui http://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4 pada tanggal 25 Juli 2016.
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2013. Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1996 - 2013. Diakses melalui http://jateng.bps.go.id/l inkTableDinamis/view/id/6 pada tanggal 25 Juli 2016.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2015. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014. Diakses melalui http://jateng.bps.go.id/ linkTabelStatis/view/id/1190 pada tanggal 25 Juli 2016.
BPMPT Kebumen. 2014. Laporan Berkas Perizinan Masuk 2012-2014. Kebumen: BPMPT.
BPMPT Kebumen. 2015. Profil Peluang Investasi Kebumen Tahun 2015: Kebumen Pro-Investasi. Kebumen: BPMPT.
BPMPT Kebumen. 2015. Realisasi Investasi Kebumen Menurut sektor Usaha. Kebumen: BPMPT.